DASAR HUKUM
1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah (Perda) terkait pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali yaitu:
a. Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Memuat
ketentuan mengenai : fungsi dan wewenang; hak, kewajiban dan larangan;
keanggotaan BPD; rapat BPD; tata tertib BPD; sekretaris BPD; kedudukan
keuangan BPD; serta pemberhentian dan penggantian BPD.
b. Perda Nomor 9 tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Perdes)
Mengatur
mengenai : asas dan materi muatan Perdes; persiapan pembentukan,
pembahasan dan penetapan Raperdes; serta pembinaan dan pengawasan.
c. Perda Nomor 10 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Mengatur ketentuan mengenai : susunan organisasi; tata pemerintahan; dan tata kerja pemerintahan desa.
d. Perda Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Meliputi
pengaturan mengenai : persiapan Pilkades; panitia Pilkades; hak memilih
dan dipilih; pencalonan Kades; kampanye; Pilkades; pelantikan Kades;
masa jabatan Kades; biaya pemilihan; mekanisme pengaduan dan
penyelesaian masalah; sanksi; tindakan penyidikan; hukuman disiplin,
pemberhentian sementara dan pemberhentian Kades; serta pengangkatan
penjabat Kades.
e. Perda Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)
Meliputi
pengaturan mengenai : persiapan Pilkades; panitia Pilkades; hak memilih
dan dipilih; pencalonan Kades; kampanye; Pilkades; pelantikan Kades;
masa jabatan Kades; biaya pemilihan; mekanisme pengaduan dan
penyelesaian masalah; sanksi; tindakan penyidikan; hukuman disiplin,
pemberhentian sementara dan pemberhentian Kades; serta pengangkatan
penjabat Kades
f. Perda Nomor 13 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
Memuat pengaturan mengenai : sumber pendapatan desa.
g. Perda Nomor 14 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kades dan Perdes
Berisi ketentuan mengenai : kedudukan keuangan Kades dan Perdes.
h. Perda Nomor 15 tahun 2006 tentang APBDes
Mengatur
mengenai : penyusunan APBDes; pembahasan, penetapan dan pengesahan
APBDes; perubahan dan penghitungan APBDes; tata usaha keuangan desa;
pengangkatan, tugas dan fungsi bendahara desa; tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi; serta pembinaan dan pengawasan APBDes.
i. Perda Nomor 16 tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Mengatur
mengenai : tugas, fungsi dan kewajiban; keanggotaan dan kepengurusan;
kedudukan keuangan; serta tata kerja dan hubungan kerja.
j. Perda Nomor 17 tahun 2006 tetang Kerjasama Desa
Mengatur
ketentuan mengenai : bentuk kerjasama; ruang lingkup; bidang kerjasama;
tata cara kerjasama; badan kerjasama; perubahan, penundaan atau
pembatalan kerjasama; biaya pelaksanaan kerjasama; penyelesaian
perselisihan; dan peran BPD dalam kerjasama desa.
k. Perda Nomor 18 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa
Berisi
ketentuan mengenai : pembentukan desa; persyaratan dan tata cara
pembentukan desa; batas wilayah desa; dan pembagian wilayah desa.
l. Perda Nomor 19 tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Kelurahan
Mengatur ketentuan mengenai : pembentukan kelurahan; dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
m. Perda Nomor 20 tahun 2006 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat dan Adat Istiadat
Mengatur
mengenai : pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat dan
adat istiadat; kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat; hak, wewenang
dan kewajiban; dan pendanaan.
